Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 12 Tahun 2014

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; asas umum dan struktur APBD; penyusunan Rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan APBD; perubahan APBD; penatausahaan keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; kekayaan dan kewajiban; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Batubara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Limapuluh

Tanggal Penetapan

15 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

16 Desember 2014

Tanggal Berlaku

16 Desember 2014

Sumber

LD.2014/No.12

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Batubara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1989 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda_Batubara_Nomor 12 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Batubara No. 3 Tahun 2010 tentang POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang sejalan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 55 Tahun 2009; Permenkeu Nomor 238/PMK.05/2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 1 Tahun 2004; Perdakab Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009; Perdakab Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; asas umum dan struktur APBD; penyusunan Rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan APBD; perubahan APBD; penatausahaan keuangan daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; kekayaan dan kewajiban; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; penyelesaian kerugian daerah; dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
Pada saat Perda ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
49 Hlm, Penjelasan: 19 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521