Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Bab I Ketentuan Umum 2. Bab II Fungsi dan Tujuan 3. Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan 4. Bab IV Hak dan Kewajiban 5. Bab V Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan 6. Bab VI Pengelolaan Pendidikan 7. Bab VII Kurikulum 8. Bab VIII Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan 9. Bab IX Bahasa Pengantar 10. Bab X Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11. Bab XI Prasarana dan Sarana 12. Bab XII Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi 13. Bab XIII Pendanaan 14. Bab XIV Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan 15. Bab XV Penjaminan Mutu Pendidikan 16. Bab XVI Peran Serta Masyarakat 17. Bab XVII Kerjasama 18. Bab XVIII Pengawasan dan Pengendalian 19. Bab XIX Sanksi Administratif 20. Bab XX Ketentuan Penyidikan 21. Bab XXI Ketentuan Pidana 22. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pati

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pati

Tanggal Penetapan

25 Juni 2018

Tanggal Pengundangan

25 Juni 2018

Tanggal Berlaku

25 Juni 2018

Sumber

LD No. 6/ 2018

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pati

Bidang

Halaman ini telah diakses 692 kali

FILE-FILE PERATURAN

6. PERDA NO 6 TH 2018 TTG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN -salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pendidikan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD No. 6/ 2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

1. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; 2. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat; 3. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah; 4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan berupa Peraturan Daerah di bidang pendidikan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 87 Tahun 2017; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : 1. Bab I Ketentuan Umum 2. Bab II Fungsi dan Tujuan 3. Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan 4. Bab IV Hak dan Kewajiban 5. Bab V Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan 6. Bab VI Pengelolaan Pendidikan 7. Bab VII Kurikulum 8. Bab VIII Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan 9. Bab IX Bahasa Pengantar 10. Bab X Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11. Bab XI Prasarana dan Sarana 12. Bab XII Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi 13. Bab XIII Pendanaan 14. Bab XIV Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan 15. Bab XV Penjaminan Mutu Pendidikan 16. Bab XVI Peran Serta Masyarakat 17. Bab XVII Kerjasama 18. Bab XVIII Pengawasan dan Pengendalian 19. Bab XIX Sanksi Administratif 20. Bab XX Ketentuan Penyidikan 21. Bab XXI Ketentuan Pidana 22. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
75 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT