Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2016

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini diatur tentang tunjangan pengawasan yang diberikan Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan setiap bulan dan bersumber dari APBDesa. Tunjangan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepulauan Aru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Dobo

Tanggal Penetapan

08 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2016

Tanggal Berlaku

08 Februari 2016

Sumber

BD.2016/NO.12

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Bidang

Halaman ini telah diakses 536 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Aru No. 12 Tahun 2016 (Ekstrak).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BPD – TUNJANGAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini diatur tentang tunjangan pengawasan yang diberikan Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan setiap bulan dan bersumber dari APBDesa. Tunjangan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2016.
Lampiran 1 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2016

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT