Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2019

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pergub ini berisi tentang nilai alokasi dan tata cara penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2019 tentang PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banda Aceh

Tanggal Penetapan

04 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

05 Maret 2019

Tanggal Berlaku

05 Maret 2019

Sumber

BD.2019/No.18

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Bidang

Halaman ini telah diakses 821 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB 18 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2019/No.18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE ACEH PERUNTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberiksan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupate/Kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, penentuan besaran alokasi untuk masing-masing daerah penerima, sifat bantuan dan persyaratan lainnya yang dianggap perlu untuk masing-masing jenis Belanja Bantuan Keuangan setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/14651/DUKCAPIL tanggal 10 November 2017 hal Pengadaan Perangkat Kartu Tanda Penduduk Elektronik, mengingat saat ini banyak perangkat KTP elektronik mengalami kerusakan maka penggantiannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan mengalokasikan dana melalui APBD Provinsi. Dalam rangka mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh untuk pendanaan pengadaan perangkat KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan dokumen Pencatatan Sipil lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2018.
Pergub ini berisi tentang nilai alokasi dan tata cara penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2019.
12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521