Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2013

Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Asuransi Kesehatan Sosial dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PROGRAM BAB IV PENYALURAN DANA BAB V PEMANFAATAN DANA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Asuransi Kesehatan Sosial dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

15 April 2013

Tanggal Pengundangan

15 April 2013

Tanggal Berlaku

15 April 2013

Sumber

BD.2013/No.15

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 392 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 15 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN, JAMINAN KESEHATAN DAERAH, ASURANSI KESEHATAN SOSIAL DAN UMUM PADA PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2013/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Asuransi Kesehatan Sosial dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan menurunkan angka kematian ibu dan anak serta mempercepat pencapaian MDG's telah ditetapkan kebijakan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan; b. bahwa agar penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes) Sosial dan Pelayanan Umum terlaksana secara baik, lancar, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, pengelolaan dana tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku; c. bahwa pembayaran klaim atas pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, Askes Sosial dan Umum kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama mengacu pada Peraturan yang berlaku di daerah, pembayaran klaim atas pelayanan Jampersal kepada PPK Tingkat Pertama mengacu pada tarif yang ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Asuransi Kesehatan Sosial dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang' Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 585); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 222); 19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Pelayanan Kesehatan Rujukan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PROGRAM BAB IV PENYALURAN DANA BAB V PEMANFAATAN DANA BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2013.
NOMOR 15 TAHUN 2013
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2013

Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Daerah, Asuransi Kesehatan Sosial dan Umum Pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT