Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2018

Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini adalah Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa. Ruang lingkup Administrasi Pemerintahan Desa meliputi Administrasi Umum, Administrasi penduduk; Admainistrasi Keuangan; Administrasi Pembangunan; Administrasi lainnya. Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. penyelenggaraan administrasi Desa digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pe,bangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa dilakukan oleh Bupati dan Camat. Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten; APBD Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidka mengikat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Temanggung
Nomor
18
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Temanggung
Tanggal Penetapan
14 Mei 2018
Tanggal Pengundangan
14 Mei 2018
Tanggal Berlaku
14 Mei 2018
Sumber
BD.2018/NO.18
Subjek
DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Temanggung
Bidang
Halaman ini telah diakses 1594 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan