Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2016

Pendirian Perseroan Terbatas Maros Sejahtera

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. PENDIRIAN 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. KEGIATAN USAHA 5. TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA 6. MODAL DAN SAHAM 7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 8. PENGURUS PERSEROAN 9. KEPEGAWAIAN 10. TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 11. PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH 12. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN 13. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 14. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Maros Sejahtera

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

28 November 2016

Tanggal Pengundangan

28 November 2016

Tanggal Berlaku

28 November 2016

Sumber

LD.2016/No.12

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

Halaman ini telah diakses 364 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Maros Sejahtera.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MAROS SEJAHTERA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perseroan Terbatas Maros Sejahtera

ABSTRAK:

a. dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Maros Sejahtera;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761).
1. KETENTUAN UMUM 2. PENDIRIAN 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. KEGIATAN USAHA 5. TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA 6. MODAL DAN SAHAM 7. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 8. PENGURUS PERSEROAN 9. KEPEGAWAIAN 10. TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 11. PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH 12. PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN 13. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2016

Pendirian Perseroan Terbatas Maros Sejahtera

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT