Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2016

Penataan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. PEMBENTUKAN DESA 5. PENGHAPUSAN DESA 6. PENGGABUNGAN DESA 7. PERUBAHAN STATUS DESA DAN KELURAHAN 8. PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT 9. PEMBENTUKAN DUSUN 10. PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN 11. BATAS WILAYAH 12. PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN 13. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penataan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

05 September 2016

Tanggal Pengundangan

05 September 2016

Tanggal Berlaku

05 September 2016

Sumber

LD.2016/No.06, TLD No.01

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

Halaman ini telah diakses 460 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Penataan Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2016/No.06, TLD No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu memberi ruang bagi penatan desa secara institusional; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Penataan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. PEMBENTUKAN DESA 5. PENGHAPUSAN DESA 6. PENGGABUNGAN DESA 7. PERUBAHAN STATUS DESA DAN KELURAHAN 8. PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT 9. PEMBENTUKAN DUSUN 10. PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN 11. BATAS WILAYAH 12. PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN 13. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2016.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2008 b. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2008 c. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2008
25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 06 Tahun 2016

Penataan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT