Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2019

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP SAMPAH; BAB III ASAS DAN TUJUAN; BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA; BAB VI PERIZINAN; BAB VII LARANGAN; BAB VIII TPS, TPST, SPA,TPA DAN FASILITAS LAINNYA; BAB IX PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH; BAB X MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH; BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI; BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN; BAB XIII DATA DAN INFORMASI; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF; BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XX PENYIDIKAN; BAB XXI KETENTUAN PIDANA; BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

18 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

19 Februari 2019

Tanggal Berlaku

19 Februari 2019

Sumber

LD.2019/58

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 791 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Seruyan No 2 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Sampah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

lingkungan hidup

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/58

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Penetapan Kebijakan, Pembentukan Produk Hukum Maupun Tindakan Implementatif. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/ M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP SAMPAH; BAB III ASAS DAN TUJUAN; BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA; BAB VI PERIZINAN; BAB VII LARANGAN; BAB VIII TPS, TPST, SPA,TPA DAN FASILITAS LAINNYA; BAB IX PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH; BAB X MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH; BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI; BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN; BAB XIII DATA DAN INFORMASI; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XVI INSENTIF DAN DISINSENTIF; BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA; BAB XX PENYIDIKAN; BAB XXI KETENTUAN PIDANA; BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
38 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521