Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2017

Pembentukan Satker pada Dinas Sosial Kabupaten Buru pada Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Buru

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kriteria, pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil, penetapan lokasi, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satker pada Dinas Sosial Kabupaten Buru pada Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Buru

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Namlea

Tanggal Penetapan

10 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

10 Februari 2017

Tanggal Berlaku

10 Februari 2017

Sumber

BD. No. 2017/12, LL KAB BURU : 6 Hlm

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buru

Bidang

Halaman ini telah diakses 486 kali

FILE-FILE PERATURAN

12 Pembentukan SATKER pada Dinsos.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN SATKER PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI KABUPATEN BURU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD. No. 2017/12, LL KAB BURU : 6 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satker pada Dinas Sosial Kabupaten Buru pada Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Buru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka membentuk masyarakat Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Buru yang berdaya guna dan berhasil guna serta mandiri, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Buru mengusulkan Desa dan Dusun sebagai calon lokasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil pada Tahun 2017. Penetapan lokasi pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dianggap memenuhi syarat dan kriteria untuk diusulkan sebagai Pembentukan Satker Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Buru ke Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai calon lokasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013;PEPRES No. 186 Tahun 2014; KEPPRES No. 111 Tahun 1999; PERMEN No. 12 Tahun 2015; KEPDIRJENPEMSOS No. 21A Tahun 2002; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016; PERBUPBURU No. 88 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kriteria, pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil, penetapan lokasi, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2017

Pembentukan Satker pada Dinas Sosial Kabupaten Buru pada Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Buru

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT