Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2016

PEDOMAN PELAYANAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

MEMUTUSKAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENT.ANG PEDOMAN' PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kata Palopo sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Pengawasan Fungsional Inspektorat c. Bab III Organisasi Pelaksanaan Pengawaan Inspektorat d. Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan e. BabV Pela po ran f. Bab VI Tindak Lanjut Hasil Pengawasan g. Bab VII Penutup Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi panduan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan audit/pemeriksaan, reviu, monitoring & evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Pasal 3 Peraturan Walikota Palopo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palopo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PELAYANAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

12 Juli 2016

Tanggal Pengundangan

12 Juli 2016

Tanggal Berlaku

12 Juli 2016

Sumber

LK.2016/NO.14

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 301 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSABAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERllfTAH KOTA PALOP

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, LK.2016/NO.14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAYANAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan standar audit berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Palopo tentang pedoman pelaksanaan pengawasan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor .. Menetapkan 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 10. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016
MEMUTUSKAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENT.ANG PEDOMAN' PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kata Palopo sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Pengawasan Fungsional Inspektorat c. Bab III Organisasi Pelaksanaan Pengawaan Inspektorat d. Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan e. BabV Pela po ran f. Bab VI Tindak Lanjut Hasil Pengawasan g. Bab VII Penutup Pasal 2 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi panduan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Palopo dalam melaksanakan audit/pemeriksaan, reviu, monitoring & evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo. Pasal 3 Peraturan Walikota Palopo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palopo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
33

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2016

PEDOMAN PELAYANAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALOPO

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT