Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2019

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Daftar nomenklatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

02 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2019

Tanggal Berlaku

02 Januari 2019

Sumber

bd.2019/no.01

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 1344 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Soppeng Nomor 1 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

Perbup Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 Lampiran I.pdf

Preview

Download

Perbup Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 Lampiran II.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, bd.2019/no.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng, dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 82 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Soppeng, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional dan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng; Dengan dasar tersebut pada huruf a, maka nomenklatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang ada selama ini yang diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, perlu ditinjau kembali; Untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Perubahan Lampiran Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99); 12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 79). 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 81). 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 82).
Daftar nomenklatur jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2019

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT