Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 1 Pasal 2

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

20 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

20 Juni 2017

Tanggal Berlaku

20 Juni 2017

Sumber

LD.2017/No.03

Subjek

AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

Halaman ini telah diakses 525 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 3-2017 (1).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENT ANG !RIGAS!

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2017/No.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

ABSTRAK:

a. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitus1 Nomor 85/PUU-Xl/2013 tanggal 18 Februari 2015, mcnyat.akan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang $umber Daya Air bertent.angan dengan Undang-Undang oaser Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat sehingga seluruh peraturan pemndang-undangan tcnnasuk Peraturan Dacrah eebegai tmdak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mcnjadi tidak mcmpunyai kckuat.an hukum; b. bahwa menindaklanjuti Kcputusan Mcnteri Dalam Negen Nomor 188.34-6105 Tahun 2016 tentang Pembalalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi dan sesuai dcngan kctcntuan Pasal 150 eyat (1) Peraturan Mcntcri Oalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang d1batalkan kescluruhan matcn muatan pcrda kabupatcn/kota, paling lama 7 (tujuh) han setclah keputusan pcmbatalan d!lcrima, bupati/walikota harus menghcnukan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mengcluarkan surat kepada perangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mencabut pcrda dimaksud; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada hunt! a dan huruf b pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pencabutan Peraturan Daerah K.abupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi;
I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lcntang Pcmbcntukan Oaerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); • ' BUPATl PINRANG PROVINS[ SUI..AWESI SEI..ATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENT ANG !RIGAS! DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang Mengingat a. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitus1 Nomor 85/PUU-Xl/2013 tanggal 18 Februari 2015, mcnyat.akan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang $umber Daya Air bertent.angan dengan Undang-Undang oaser Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat sehingga seluruh peraturan pemndang-undangan tcnnasuk Peraturan Dacrah eebegai tmdak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mcnjadi tidak mcmpunyai kckuat.an hukum; b. bahwa menindaklanjuti Kcputusan Mcnteri Dalam Negen Nomor 188.34-6105 Tahun 2016 tentang Pembalalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi dan sesuai dcngan kctcntuan Pasal 150 eyat (1) Peraturan Mcntcri Oalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang d1batalkan kescluruhan matcn muatan pcrda kabupatcn/kota, paling lama 7 (tujuh) han setclah keputusan pcmbatalan d!lcrima, bupati/walikota harus menghcnukan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mengcluarkan surat kepada perangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mencabut pcrda dimaksud; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada hunt! a dan huruf b pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pencabutan Peraturan Daerah K.abupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi; I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lcntang Pcmbcntukan Oaerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pc:ngairan (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentuk.an Pc:raturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Admirustras! Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pcmerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Pcraturan Pc:merintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan yang Menjadi Kewenangan Pcmerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294); 10. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuk.an dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupaten Pinrang (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Oaerah Kabupaten Plnrang Nomor 418);
Pasal 1 Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
NOMOR 3 TAHUN 2017
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT