Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perlindungan TKl adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Untuk memberikan dasar hukum dalam penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI Provinsi Lampung dan sekaligus sebagai dasar dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2014 tentang PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Lampung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Bandar Lampung

Tanggal Penetapan

12 September 2014

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

12 September 2014

Sumber

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Lampung

Bidang

Halaman ini telah diakses 973 kali

FILE-FILE PERATURAN

P_LAMPUNG_16_2014.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tenaga kerja, perlindungan, tki

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG KE LUAR NEGERI

ABSTRAK:

a. penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sarna bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang pelaksanaannya harus dilakukan secara koordinasi baik secara teknis maupun administrasi; b. penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara Instansi Pemerintah balk Pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat guna melindungi tenaga kerja Indonesia Provinsi Lampung di luar negeri; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Propinsi Lampung ke Luar Negeri;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 7. Undang-Undang Nornor 3 Tahun 1992; 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; 15. Undang-Undang Nomor 12 Tah'un 2011; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; 21. Peraturan Presiden Nomor 69 Tabun 2008; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 14/MEN/X/2010; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2010; 24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007; 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009; 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009; 27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011; 28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tabun 2011; 29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014;
Perlindungan TKl adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Untuk memberikan dasar hukum dalam penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI Provinsi Lampung dan sekaligus sebagai dasar dalam mengambil tindakan penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.
14 Halaman, dan 3 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521