Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN BAB VI RETRIBUSI TERMINAL BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR BAB XIII MASA RETRIBUSI BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

23 Agustus 2012

Tanggal Pengundangan

23 Agustus 2012

Tanggal Berlaku

23 Agustus 2012

Sumber

LD.2012/NO.10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 684 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Takalar Nomor 10 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI JASA USAHA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 dan pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalamPengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN BAB V RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN BAB VI RETRIBUSI TERMINAL BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BAB VIII RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA BAB IX RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB X RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA BAB XII RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR BAB XIII MASA RETRIBUSI BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XV PEMUNGUTAN RETRIBUSI BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XXIII KETENTUAN PIDANA BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2012.
NOMOR 10 TAHUN 2012
25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2012

RETRIBUSI JASA USAHA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT