Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2016

KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

15 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

15 Januari 2016

Tanggal Berlaku

15 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.06

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 525 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 06 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksaaakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaao Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OiI, perlu menetapkan Peraturar Bupati tentang Kriteria Pemberiar Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerai Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lemba-ran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaiarl lrmtraran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keualgan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaEn Nega-ra Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambaian kmbaran Negam Republik lndonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa-ratur Sipi.l Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahar Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6, 't Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tetai diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Talun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)l 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri (Irmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmba-ran Nega,ra Republik lndonesia Taliun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l,embaJan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambalan L€mbaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 5135); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telal diubah beberapa kali teralhir denga-n Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 3 1O); 12. Pefaturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Talun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nega-ra dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 201 I tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan R€formasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2O11 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahar kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Taiun 2014 tentang Perubaian Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaa.n Keuangan Daerah (Lembarai Daerah Kabupatcn Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan kmba-ran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Eg Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentarg Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1l);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2016.
NOMOR 6 TAHUN 2016
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 06 Tahun 2016

KRITERIA PEMBERTAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT