Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2016

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTVJ\N UM]1M BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB.Ill RAK DAN KEWAJIBAN BABIV PENY.ELENGGAR.AAN PENANGGULANGAN KEMJ&KINAN BABV TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKlNAN BAB VI PEMBIAYAAlf BAB VII PERAN SERTA PEMERJNTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2016

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2016

Tanggal Berlaku

17 Oktober 2016

Sumber

BD.2016/NO.25

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 437 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sidrap Nomor 25 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERCEP.ATAN PENANGGUi.Al'IGAN KEMISKJNAN BERBASIS DATA TERPADU

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

ABSTRAK:

a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dernensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabac tnaousi.a, maka penanggulangan kerniakirvan perlu kcterpaduan program dan mclibatkan partisipasi m-."°-vwr .. kat: . - .-...-.--J................ ' b. bahwa unruk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercanturn dalam Rencana Pembangunan Jangka MeAengali Daerah K.at>upaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 mak.a perlu dilakukan, langkah-langkah strategis, dan terintegrasi. berbagai. program penangguiangan kemiskinan; c. bahwa untuk znengatasl .masalah kerniskinan aebagaimana dimaksud dalam huruf a clan mencapai target penurunan angka ke1uisk.inai1 sebagai mana dima:ksud- dalan.i- huruf b, perlu di.lakukan pert .. 't-"Patan penanggulangan kemiskinan: � - d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam 'huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupafi tcritang percepatan penanggulangan kerniskinan berbasis data terpadu.
L Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tan,bahat1 Lembaran Negara Rl!pu.blik Indonesia Nomor 1822); ') Undane-Undane Nr...-nr.'l" ')·c::; Tahun 2,;:\l'\.J.I, t°f'>nf-<!11'HJ Siste m """' ....,, · a..t1b- ..(.a. .... \.A...&.:h- , .,. .. ;' •• .., • .,I!,.., -- A ll.,IU;. �. vu.,. .:.-.,;,.. ............. 0 ....... v Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang �t::rimbangan Keua-ng;:in_ anta1�a P-eme-�·.i;utah Pu_s.a.L mm Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn-or 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Menetapkan 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lombaran Negara Nornor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Ke-sejahlenian Sosial �Lembaga Negara Tab.un 2009 Nomor 12, Tarnbaharr Lembaran Negara Nomor 4967}; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahuri 2014 Nornur 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 7. Peraturan Presider, Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pcrcepatan penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Men.teri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Dacrah Kabupaten Sidenreng R.appang Nomor 26 T.ahun 2007 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Parrjang Daerah Kaberpaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025; I 0. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang· Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daeran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018�
BABI KETENTVJ\N UM]1M BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB.Ill RAK DAN KEWAJIBAN BABIV PENY.ELENGGAR.AAN PENANGGULANGAN KEMJ&KINAN BABV TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKlNAN BAB VI PEMBIAYAAlf BAB VII PERAN SERTA PEMERJNTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
NOMOR :Z; T.ABUI'f 2016
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2016

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT