Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PRINSIP PENGELOLAAN 4. PENETAPAN ADD 5. SASARAN PENGGUNAAN ALOKASi DANA DESA 6. MEKANISME PENYALURAN PENCAIRAN DANA DESA 7. TATA CARA PEMBUKUAN 8. PAJAK ALOKASI DANA DESA 9. MONITORING DAN EVALUASI 10. TIM PENDAMPING KECAMATAN 11. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA 12. PENGAWASAN 13. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

04 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2016

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.06

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 397 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sidrap Nomor 06 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, BD.2016/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan prlnsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka. dipandang perlu diatur Pedoman Pengelolaan Aloka.si Dana Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia. Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaim.ana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa {Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7) .
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PRINSIP PENGELOLAAN 4. PENETAPAN ADD 5. SASARAN PENGGUNAAN ALOKASi DANA DESA 6. MEKANISME PENYALURAN PENCAIRAN DANA DESA 7. TATA CARA PEMBUKUAN 8. PAJAK ALOKASI DANA DESA 9. MONITORING DAN EVALUASI 10. TIM PENDAMPING KECAMATAN 11. PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA 12. PENGAWASAN 13. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2016

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT