Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 24 Tahun 2018

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VI MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID BAB VIII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB IX INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB X PENDANAAN BAB XI PELAPORAN BAB XII PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Toraja utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Rantepao

Tanggal Penetapan

01 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2018

Sumber

BD.2018/No.24

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Toraja utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 458 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2018/No.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik adalah terjaminnya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan dokumentasi guna menjamin informasi yang dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan prosedur dipertanggungjawabkan maka diperlukan prosedur pengelolaan informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eiektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); Pembentukan Kabupaten Tor4ja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); 11. Peraturan Daerah Kabupaten toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39); Pelayanan Publik (I"embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VI MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PLID BAB VIII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB IX INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BAB X PENDANAAN BAB XI PELAPORAN BAB XII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
NOMOR 24 TAHUN 2018
49 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 24 Tahun 2018

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT