Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BA.BI KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BABIII RUANO LINOKUP BAB JV JE:NIS KEWENANGAN DESA BADV Kriteria Kewenangan Desa BAB VI TAHAPAN. TATA CARA PENETAPAN, DAN PEI.AKSANMN KEWENANCAN DESA BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANANAN KEWENANGAN DESA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PEMBIAYMN BABX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2018

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 600 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

OAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANOAN LOKAL BERSKALA DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tent.ang Kewenangan Desa per\u menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal·Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tam bah an Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor l l I Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tcntang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Ta.hun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
BA.BI KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BABIII RUANO LINOKUP BAB JV JE:NIS KEWENANGAN DESA BADV Kriteria Kewenangan Desa BAB VI TAHAPAN. TATA CARA PENETAPAN, DAN PEI.AKSANMN KEWENANCAN DESA BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANANAN KEWENANGAN DESA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PEMBIAYMN BABX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 23- TAHUN 2018
23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521