Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2013

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Azas dan Tujuan; c. Sasaran dan Ruang Lingkup; d. Kewenangan; e. Arah Kebijakan; f. Perencanaan dan Pengembangan; g. Promosi Penanaman Modal; h. Pelayanan Perizinan; i. Kerjasama Penanaman Modal; j. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab; k. Insentif dan Kemudahan; l. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; m. Lembaga Kerjasama; n. Sistem Informasi; o. Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan; p. Koordinasi Penanaman Modal; q. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; r. Satuan Tugas; s. Penyelesaian Sengketa; t. Sanksi; u. Ketentuan Peralihan; dan v. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Poso

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Poso

Tanggal Penetapan

04 September 2013

Tanggal Pengundangan

05 September 2013

Tanggal Berlaku

05 September 2013

Sumber

LD.2013/No.10

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Poso

Bidang

Halaman ini telah diakses 518 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 10 Tahun 2013 LD ttg Penanaman Modal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanaman modal

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/No.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal; b. bahwa sesuai Lampiran huruf P Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Azas dan Tujuan; c. Sasaran dan Ruang Lingkup; d. Kewenangan; e. Arah Kebijakan; f. Perencanaan dan Pengembangan; g. Promosi Penanaman Modal; h. Pelayanan Perizinan; i. Kerjasama Penanaman Modal; j. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab; k. Insentif dan Kemudahan; l. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; m. Lembaga Kerjasama; n. Sistem Informasi; o. Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan; p. Koordinasi Penanaman Modal; q. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; r. Satuan Tugas; s. Penyelesaian Sengketa; t. Sanksi; u. Ketentuan Peralihan; dan v. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2013.
19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521