Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2013

Pengelolaan Pertambangan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Asas dan Tujuan; c. Wilayah Usaha Pertambangan dan Jenis Komoditas Pertambangan Batuan; d. Izin Usaha Pertambangan Batuan; e. Hak dan Kewajiban; f. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Batuan; g. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Batuan; h. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; i. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; j. Ketentuan Penyidikan; k. Sanksi Administratif; l. Ketentuan Pidana; m. Ketentuan Peralihan; dan n. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Batuan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Poso

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Poso

Tanggal Penetapan

22 April 2013

Tanggal Pengundangan

26 April 2013

Tanggal Berlaku

26 April 2013

Sumber

LD.2013/No.3

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Poso

Bidang

Halaman ini telah diakses 476 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 3 Tahun 2013 LD ttg Pertambangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Batuan

ABSTRAK:

a. bahwa potensi batuan yang terkandung dalam wilayah Kabupaten Poso merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya perlu diatur untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan ketentuan tentang kewenangan pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Batuan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso.
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Asas dan Tujuan; c. Wilayah Usaha Pertambangan dan Jenis Komoditas Pertambangan Batuan; d. Izin Usaha Pertambangan Batuan; e. Hak dan Kewajiban; f. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Batuan; g. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Batuan; h. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; i. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; j. Ketentuan Penyidikan; k. Sanksi Administratif; l. Ketentuan Pidana; m. Ketentuan Peralihan; dan n. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2013.
18 Halaman, Penjelasan: 4 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521