Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. JUMLAH KEANGGOTAAN BPD ; 3. KELEMBAGAAN BPD; 4. FUNGSI DAN TUGAS BPD; 5. HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD; 6. PERATURAN TATA TERTIB BPD ; 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; 8. PENDANAAN ; 9. KETENTUAN LAIN-LAIN ; 10. KETENTUAN PERALIHAN ; 11. KETENTUAN PENUTUP ;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Tanjung

Tanggal Penetapan

18 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2019

Tanggal Berlaku

18 Maret 2019

Sumber

LEMBARAN LEPAS

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 2302 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 3 TAHUN 2019 TTG BPD OK.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA – BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN LEPAS

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

• bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan daerah ini mengatur: 1. KETENTUAN UMUM; 2. JUMLAH KEANGGOTAAN BPD ; 3. KELEMBAGAAN BPD; 4. FUNGSI DAN TUGAS BPD; 5. HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD; 6. PERATURAN TATA TERTIB BPD ; 7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ; 8. PENDANAAN ; 9. KETENTUAN LAIN-LAIN ; 10. KETENTUAN PERALIHAN ; 11. KETENTUAN PENUTUP ;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka ketentuan tentangPengangkatan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian keanggotaan BPD dan penetapan wilayah pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati; • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati; • Besaran tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati; • Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini ditetapkan
41

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT