Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018

PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KESATU MEMUTUSKAN : engangkat / Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah bupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018. : Hj. ARIYANI TALIB, S. Sos : Penata, Tk. I, III/d : 19700312 199003 2 002 :Kepala Bidang Pebendaharaan ebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten · angkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018. ·- KEDUA KETIGA KEEMPAT Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : .3 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 uasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU melakukan kewenangan, sebagai berikut: 1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan SPD dan Menerbitkan SP2D; �· Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan I daerah; 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 5 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam I . pelaksanaan APBD; $. Menyimpan uang daerah; 7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; 8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 9. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 0. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 11. Melakukan penagihan piutang daerah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan engelola Keuangan Daerah dengan kode Rekening Nomor .04.07 .01.00.00.5.1.1.02.01.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

02 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 444 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kep Bup No.3 th 2018 PANGKAJENE KEPULAUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (3) bahwa PPKD selaku BUD menunjuk Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD. b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengangkat / menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018. c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 4355); 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Keputusa.n Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 2. Januari 2.018 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \ tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); I . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang J\paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahail Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 . tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 1 .Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 1 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Betita Negara Republik Indonesia: Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan jDaerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10); · .. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : ,3 Tahun 2018 Tanggal : Januari .2,018 5.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4); 6.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan IO!pulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 20167 Nomor 4); 7. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2008 No�br 54); 8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 9'3); 9.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 81); · 0. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78).
KESATU MEMUTUSKAN : engangkat / Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah bupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018. : Hj. ARIYANI TALIB, S. Sos : Penata, Tk. I, III/d : 19700312 199003 2 002 :Kepala Bidang Pebendaharaan ebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten · angkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2018. ·- KEDUA KETIGA KEEMPAT Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : .3 Tahun 2018 Tanggal 2 Januari 2018 uasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU melakukan kewenangan, sebagai berikut: 1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan SPD dan Menerbitkan SP2D; �· Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan I daerah; 4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 5 Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam I . pelaksanaan APBD; $. Menyimpan uang daerah; 7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah; 8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 9. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 0. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 11. Melakukan penagihan piutang daerah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan engelola Keuangan Daerah dengan kode Rekening Nomor .04.07 .01.00.00.5.1.1.02.01.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TAHUN 2018 NOMOR 3
4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521