Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 149 Tahun 2017

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV INFRASTRUKTUR KOMPUTER JARINGAN BAB V PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI BAB VII TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB IX KELEMBAGAAN BAB X KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB XI KEAMANAN INFORMASI BAB XII PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV PEMBIAYAAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 149 Tahun 2017 tentang PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulukumba

Nomor

149

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bulukumba

Tanggal Penetapan

29 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2017

Tanggal Berlaku

29 Desember 2017

Sumber

BD.2017/NO.149

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Bidang

Halaman ini telah diakses 583 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN_BUPATI_NO_149_TAHUN_2017_-_PEMANFAATN_TEKNOLOGI_INFORMASI_DAN_KOMUNIKASI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 149, BD.2017/NO.149

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 822); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebiijakan Strategi Nasional Pengembangan E- Pemerintahan; 9. Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Informasi dan Komunikasi; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registar Nam Domain Instansi Penyelenggaraan Negara; 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 13. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulukumba;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV INFRASTRUKTUR KOMPUTER JARINGAN BAB V PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI BAB VI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI BAB VII TANDA TANGAN ELEKTRONIK BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB IX KELEMBAGAAN BAB X KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB XI KEAMANAN INFORMASI BAB XII PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV PEMBIAYAAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
NOMOR 149 TAHUN 2017
14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 149 Tahun 2017

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT