Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2018

Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Identifikasi Status Reproduksi; c. Penyeleksian; d. Penjaringan; e. Pembibitan; f. Pengendalian Pemotongan; g. Kesejahteraan Ternak; h. Kartu Identitas dan Sertifikasi Ternak; i. Pengendalian Lalu Lintas Ternak; j. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; k. Koordinasi dan Kerjasama; l. Pembiayaan; m. Peran Serta Masyarakat; n. Larangan; o. Penyidikan; p. Ketentuan Pidana; dan q. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Poso

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Poso

Tanggal Penetapan

31 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

04 Juni 2018

Tanggal Berlaku

04 Juni 2018

Sumber

LD.2018/No.3, TLD No. 9318

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Poso

Bidang

Halaman ini telah diakses 665 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 3 TAHUN 2018 TTG PENGENDALIAN SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengendalian - ternak

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No.3, TLD No. 9318

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif

ABSTRAK:

a. bahwa ternak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal ternak dan hasil ternak lainnya yang pemanfaatnnya dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga perlu diarahkan pengendaliannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; b. bahwa Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah penghasil ternak sapi dan kerbau sekaligus konsumen pangan asal ternak dan hasil ternak lain, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin masyarakat dalam penyediaan pangan asal ternak yang sehat dan halal melalui pengendalian ternak betina produktif; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu diatur dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi; 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Identifikasi Status Reproduksi; c. Penyeleksian; d. Penjaringan; e. Pembibitan; f. Pengendalian Pemotongan; g. Kesejahteraan Ternak; h. Kartu Identitas dan Sertifikasi Ternak; i. Pengendalian Lalu Lintas Ternak; j. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; k. Koordinasi dan Kerjasama; l. Pembiayaan; m. Peran Serta Masyarakat; n. Larangan; o. Penyidikan; p. Ketentuan Pidana; dan q. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
12 Halaman, Penjelasan: 3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521