Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2012

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Tanah yang telah dibebani hak atas tanah dapat ditunjuk sebagai hutan hak milik menurut fungsinya. (2) Hutan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : a. Sertifikat Hak Milik, Letter C, Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; b. Sertifikat Hak Pakai atau c. Surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2012 tentang PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

22 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2012

Tanggal Berlaku

22 Desember 2012

Sumber

LD.2012/NO.27 TLD NO.11

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 678 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 4 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kehutanan - perkebunan

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.27 TLD NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

ABSTRAK:

a. bahwa keberadaan sumber daya hutan memiliki potensi untuk meningkatkan daya dukung lahan dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan daerah apabila dikelola secara optimal; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di bidang kehutanan menyangkut pemanfaatan hasil hutan kayu di atas tanah milik diperlukan pengaturan; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Hutan Rakyat dalam Wilayah Kabupaten Selayar, dipandang tidak efektif dalam mengendalikan dan menertibkan pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga perlu ditinjau kembali.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889).
(1) Tanah yang telah dibebani hak atas tanah dapat ditunjuk sebagai hutan hak milik menurut fungsinya. (2) Hutan hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : a. Sertifikat Hak Milik, Letter C, Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; b. Sertifikat Hak Pakai atau c. Surat dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2012.
16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2012

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DI ATAS TANAH HAK MILIK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT