Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2015

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: a. Penyertaan Modal pada PD. Berdikari paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); b. Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); c. Penyertaan Modal pada PT. BPR Pesisir Tanadoang paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan d. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

28 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

29 Juli 2015

Tanggal Berlaku

29 Juli 2015

Sumber

LD.2015/NO.44 TLD NO.19

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 506 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanaman MOdal / Investasi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.44 TLD NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta badan usaha milik daerah agar mampu mendukung penguatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana yang potensial untuk dikembangkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 10. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278);
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut: a. Penyertaan Modal pada PD. Berdikari paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); b. Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); c. Penyertaan Modal pada PT. BPR Pesisir Tanadoang paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan d. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Peraturan Bupati
15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521