Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 07 Tahun 2008

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak kertiga. (2) Sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas tanpa meminta atau mengharap balas jasa wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan serupa yang diberikan oleh pihak ketiga secara ikhlas tanpa pamrih. (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 07 Tahun 2008 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

30 Mei 2008

Tanggal Pengundangan

02 Juni 2008

Tanggal Berlaku

02 Juni 2008

Sumber

LD.2008/NO.07 TLD NO.02

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 427 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 7 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bantuan - sumbangan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2008/NO.07 TLD NO.02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa kondisi riil APBD Kabupaten Selayar dibandingkan dengan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah, dimana dalam proses pencapaian pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat dan para pengusaha; b. bahwa sebagai upaya untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah secara optimal dibutuhkan pembiayaanpembiayaan termasuk yang bersumber dari partisipasi masyarakat dan dunia usaha; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Tahun Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak kertiga. (2) Sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas tanpa meminta atau mengharap balas jasa wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan serupa yang diberikan oleh pihak ketiga secara ikhlas tanpa pamrih. (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2008.
Peraturan Bupati
7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521