Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2006

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Kepala Urusan; b. Kepala Seksi; dan c. Kepala Dusun;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

16 Desember 2006

Tanggal Pengundangan

16 Desember 2006

Tanggal Berlaku

16 Desember 2006

Sumber

LD.2006/NO.10

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 381 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 10 Tahun 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2006/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka Kepala Desa sebagai unsur pimpinan dalam organisasi Pemerintah Desa harus didukung oleh perangkat desa yang mampu menunjang kemampuan Kepala Desa; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa;.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (2) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Kepala Urusan; b. Kepala Seksi; dan c. Kepala Dusun;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa
16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2006

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT