Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 05 Tahun 2003

PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Desa Bontotangnga merupakan hasil pemecahan dari Desa Bontosunggu yang wilayahnya meliputi: 1. Dusun Tana bau 2. Dusuis Subur; 3. Dusun Baerah Utara; 4. Dusun Baerah Selatan; (2) Wilayah Desa Bontotangnga sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan wilayah Desa Bontosunggu. (3) Dengan dibentuknya Desa Bontotangnga, maka wilayah Desa Bontosunggu meljputi: 1. Dusun Bontomanai; 2. Dusun Padang Utara; 3. Dusun P adang Selatan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 05 Tahun 2003 tentang PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

09 Juli 2003

Tanggal Pengundangan

09 Juli 2003

Tanggal Berlaku

09 Juli 2003

Sumber

LD.2003/NO.10

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 406 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Selayar Nomor 5 Tahun 2003.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Desa

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2003/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah Kecamatan, dinamika dan aspirasi masyarakat Desa Bontosunggu, maka perlu melakukan upaya pemekaran Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu menjadi dua desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu raenetaplcan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara. Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun. 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pembentukan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
(1) Desa Bontotangnga merupakan hasil pemecahan dari Desa Bontosunggu yang wilayahnya meliputi: 1. Dusun Tana bau 2. Dusuis Subur; 3. Dusun Baerah Utara; 4. Dusun Baerah Selatan; (2) Wilayah Desa Bontotangnga sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan wilayah Desa Bontosunggu. (3) Dengan dibentuknya Desa Bontotangnga, maka wilayah Desa Bontosunggu meljputi: 1. Dusun Bontomanai; 2. Dusun Padang Utara; 3. Dusun P adang Selatan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2003.
4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 05 Tahun 2003

PEMBENTUKAN DESA BONTOTANGNGA KECAMATAN BONTOHARU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT