Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2017

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAR BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KRITERIA KORB.AN PENERIMA BANTUAN BENCANA BAB IV JENIS BANTUAN BENCANA BABV MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBERIAN BANTUAN BAB VI PEMBIAYAAN BABVl[ PERTANGGUNGJAWABAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

25 April 2017

Tanggal Pengundangan

25 April 2017

Tanggal Berlaku

25 April 2017

Sumber

BD.2017/No.20

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 340 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO.-20-THN-2017-TTG-PEDOMAN-PEMBERIAN-BANTUAN-KEPADA-KORBAN-BENCANA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi korban bencana maka di pandang perlu memberikan bantuan berupa dana; b. bahwa demi tertibnya pemberian bantuan kepada korban bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kebijakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapka.n Peraturan Bupati tentang Pedornan Pernberian Bantuan Kepada Korban Bencana;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peri.J.nbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran.,I Negara Republik Indonesia Nomor 5679); r Menetapkan -2- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana [Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4830); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perryelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 35); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19, Tambaha Lembaran Daerah Nomor 53);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAR BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KRITERIA KORB.AN PENERIMA BANTUAN BENCANA BAB IV JENIS BANTUAN BENCANA BABV MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBERIAN BANTUAN BAB VI PEMBIAYAAN BABVl[ PERTANGGUNGJAWABAN BAB VIII PENGAWASAN BAB IX KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
NOMOR 20 TAHUN 2017
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2017

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT