Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kepala Desa/Lurah, Camat dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (3) Apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas telah terbentuk, maka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas. (4) Bagi anggota perwakilan negara asing serta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.7

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 621 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kependudukan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk baik yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Bone, maka untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas tersebut perlu diatur landasan dan sistem penyelenggaraannya dalam Peraturan Daerah; b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
(1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kepala Desa/Lurah, Camat dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (3) Apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas telah terbentuk, maka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas. (4) Bagi anggota perwakilan negara asing serta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
45 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521