Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tentang : - Ketentuan Umum - Prinsip-prinsip kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah. - Rencana pembangunan daerah - Ruang lingkup perencanaan pembangunan - Rencana pembangunan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. - Pendekatan perencanaan pembangunan daerah - Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD - Perumusan rancangan akhir RPJPD - Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD - Sanksi administratif - RPJPD wajib menjadi pedoman dalam merumuskan Visi dan Misi. - Isi RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, sistematika RPJMD, - Musrenbang RPJMD - Persiapan penyusunan Renstra -Penyusunan rancangan awal Renstra PD dan sistematikanya - Verifikasi rencana Renstra PD yang dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Litbang - Isi RKPD - Penyusunan rancangan awal RKPD - Isi Renja PD - Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD , Renstra PD dan Renja PD

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonogiri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Wonogiri

Tanggal Penetapan

01 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

01 Januari 2019

Tanggal Berlaku

01 Januari 2019

Sumber

LD No 1/ 2019

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Bidang

Halaman ini telah diakses 953 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 1 Tahun 2019 Salinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perencanaan-pembangunan

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 1/ 2019

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 17 Tahun 2018; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011;Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016; Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Daerah mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu tentang : - Ketentuan Umum - Prinsip-prinsip kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah. - Rencana pembangunan daerah - Ruang lingkup perencanaan pembangunan - Rencana pembangunan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. - Pendekatan perencanaan pembangunan daerah - Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD - Perumusan rancangan akhir RPJPD - Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD - Sanksi administratif - RPJPD wajib menjadi pedoman dalam merumuskan Visi dan Misi. - Isi RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, sistematika RPJMD, - Musrenbang RPJMD - Persiapan penyusunan Renstra -Penyusunan rancangan awal Renstra PD dan sistematikanya - Verifikasi rencana Renstra PD yang dilakukan oleh Kepala Bappeda dan Litbang - Isi RKPD - Penyusunan rancangan awal RKPD - Isi Renja PD - Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD , Renstra PD dan Renja PD

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
28 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT