Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2015

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mencabut Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2015 tentang PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

30 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.8, TLD.NO.86

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 410 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NOMOR-8-TAHUN-2015-TENTANG-PENCABUTAN-PERDA-NOMOR-12-TAHUN-1999-TENTANG-RETRIBUSI-PEMAKAMAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak dan retribusi daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD.NO.86

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
Mencabut Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun1999 Tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521