Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016

Analisis Standar Belanja Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI TENT.ANG .AKALISIS ST.AKDAR BELANJA DESA TAIIU!f AKGGARAll 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pual 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru 2. Bupati adalah Bupati Barru 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia lingkup Pemerintah Daerah. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ,. . 5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 6. Analisis Standar Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ASBDes adalah Penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran. BAB II MAKSUD DAlf TUJUAlf PaA12 Analisis Standar Belanja Desa dimaksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. PaA13 Penerapan Analisis Standar Belanja Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. BAB W AlfALISIS STAlfDAR BELAlfJA DESA Pasal 4 Analisis Standar Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. PaAIS Dalam hal terjadi perubahan harga standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, maka akan dilakukan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan indeks Analisis Standar Belanja. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pua16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Analisis Standar Belanja Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

04 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2016

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

BD.2016/No.6

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 318 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_bupati_barru_nomor_6_tahun_2016_tentang_analisis_standar_belanja_desa_tahun_anggaran_20.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ANALISIS STANDAR BELANJA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa, maka dalam pengelolaan keuangan Desa, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja Desa yang didasarkan pada Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Analisis Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 · Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peritnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 14. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 4).
PERATURAN BUPATI TENT.ANG .AKALISIS ST.AKDAR BELANJA DESA TAIIU!f AKGGARAll 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pual 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru 2. Bupati adalah Bupati Barru 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia lingkup Pemerintah Daerah. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ,. . 5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 6. Analisis Standar Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ASBDes adalah Penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran. BAB II MAKSUD DAlf TUJUAlf PaA12 Analisis Standar Belanja Desa dimaksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. PaA13 Penerapan Analisis Standar Belanja Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. BAB W AlfALISIS STAlfDAR BELAlfJA DESA Pasal 4 Analisis Standar Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. PaAIS Dalam hal terjadi perubahan harga standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, maka akan dilakukan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan indeks Analisis Standar Belanja. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pua16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016

Analisis Standar Belanja Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT