Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 157 Tahun 2017

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Maksud pengelolaan Rusunawa adalah untuk memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak, bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mempunyai tempat iinggal, memberikan pelayanan kepada penghuni berupa kenyamanan dan ketertiban. 2. Tujuan pengelolaan Rusunawa adalah agar pengelolaan Rusunawa dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran penghuni, layak huni dan bekelaniutan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 157 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

157

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

15 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

15 Desember 2017

Tanggal Berlaku

15 Desember 2017

Sumber

BD.2017/No.158

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 580 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_NO_157_TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGELOLAAN-RUMAH-SUSUN-SEDERHANA-SEWA-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-PROVINSI-SULAWESI-SELATAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 157, BD.2017/No.158

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

ABSTRAK:

rumah merupakan saiah satu kebutuhan dasar manusia termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil vang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan ku alitas generasi yang akan datang; kebutuhan rumah tinggal bagi Pegawai Negeri Sipii Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat sepenuhnya terpenuhi sehingga perlu didukung dengan penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang représentatif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Provinsi Sulawesi .Selatan;
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Rumah Susun 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Miliki Negara: 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14/Permen/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana; 17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, No: i8/Permen/M/2007 temang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kena Inspektorat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan 19. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 20. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keija Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Rumah Susun pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
1. Maksud pengelolaan Rusunawa adalah untuk memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak, bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mempunyai tempat iinggal, memberikan pelayanan kepada penghuni berupa kenyamanan dan ketertiban. 2. Tujuan pengelolaan Rusunawa adalah agar pengelolaan Rusunawa dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran penghuni, layak huni dan bekelaniutan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
.
.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 157 Tahun 2017

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT