Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 21 Tahun 2018

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggara SIK daerah dilakukan pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menyediakan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan yang terstandar. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan walikota ini meliputi: a. penyelenggara SIK daerah; b. data, alur data, sumber data dan informasi; c. indikator kesehatan dan Standar Pelayanan Minimum; d. pengembangan sumber daya manusia; e. sarana dan prasarana; f. pendanaan; dan g. monitoring dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Pare-Pare

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Parepare

Tanggal Penetapan

21 Juni 2018

Tanggal Pengundangan

21 Juni 2018

Tanggal Berlaku

21 Juni 2018

Sumber

BD.2018/No.21

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pare-Pare

Bidang

Halaman ini telah diakses 606 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWA-NO-21-THN-2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kesehatan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2018/No.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dipandang perlu memiliki acuan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Kota Parepare.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi; 2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan; 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015 – 2019; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal BIdang Kesehatan; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Menejemen Puskesmas; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi EKesehatan Nasional; 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; 20. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; 21. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Penyelenggara SIK daerah dilakukan pada Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menyediakan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan yang terstandar. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan walikota ini meliputi: a. penyelenggara SIK daerah; b. data, alur data, sumber data dan informasi; c. indikator kesehatan dan Standar Pelayanan Minimum; d. pengembangan sumber daya manusia; e. sarana dan prasarana; f. pendanaan; dan g. monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 21 Tahun 2018

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT