Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maksud dan tujuan pembentukan Perbup, ruang lingkup Perbup, tata cara dan persyaratan perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum, persyaratan pemberi bantuan hukum, verifikasi pemberi bantuan hukum, perjanjian kerjasama, pelaksanaan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, pelaporan pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

28 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2018

Tanggal Berlaku

28 Desember 2018

Sumber

LD.2018/NO.88

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

Halaman ini telah diakses 442 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 88 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

bantuan-hukum

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, LD.2018/NO.88

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang 16 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, maksud dan tujuan pembentukan Perbup, ruang lingkup Perbup, tata cara dan persyaratan perjanjian kerjasama pemberian bantuan hukum, persyaratan pemberi bantuan hukum, verifikasi pemberi bantuan hukum, perjanjian kerjasama, pelaksanaan bantuan hukum, anggaran bantuan hukum, pelaporan pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2018

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT