Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2018

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Bayuasin

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini memuat maksud dan tujuan pengarusutamaan gender; perencanaan dan pelaksanaan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender; pendanaan pengarusutamaan gender

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Bayuasin

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Musi Banyuasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Sekayu

Tanggal Penetapan

09 Agustus 2018

Tanggal Pengundangan

09 Agustus 2018

Tanggal Berlaku

09 Agustus 2018

Sumber

BD.2018/NO.83

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 570 kali

FILE-FILE PERATURAN

NOMOR 83-PELAKSANAAN PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

gender - pengarusutamaan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2018/NO.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Bayuasin

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota; Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; kebijakan peIigarusutamaan gender diperlukan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat NO.5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimanadiubah dengan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 76 Tahun 2016
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan pengarusutamaan gender; perencanaan dan pelaksanaan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender; pendanaan pengarusutamaan gender

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018.
11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2018

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Bayuasin

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT