pelaksanaan apbd
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK: |
- melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahanperubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah berupa laporan keuangan yang telah diperikas oleh badan pemeriksa keuangan
- 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dsar negara republik indonesia tahun 1945
2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3. undnag-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
4. undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
5. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
6. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
7. undang-undnag nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
8. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
9. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
10. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
11. undnag-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
12. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
13. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
14. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
15. peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah
16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimabangan
17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
18. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
19. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
20. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
21. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
22. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang lap[oran penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepda masyarakat
23. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
24. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
25. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah
26. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
27. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah
28. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2015 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015
29. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
- peraturan daerah ini memutuskan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2015
|
CATATAN: |
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
|