Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2018

Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB ll PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA; BAB III PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA; BAB IV PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ; BAB V PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KECAMATAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KABUPATEN; BAB VI PENYALURAN DAN PENCAIRAN; BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA; BAB VIII PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA ; BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2018
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Barito Selatan
Nomor
7
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Buntok
Tanggal Penetapan
04 April 2018
Tanggal Pengundangan
04 April 2018
Tanggal Berlaku
04 April 2018
Sumber
BD.2018/
Subjek
DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Bidang
Halaman ini telah diakses 517 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan