Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRODUK HUKUM DAERAH; BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERUPA PERATURAN; BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERUPA PENETAPAN; BAB V FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN; BAB VI NOMOR REGISTER; BAB VII PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI; BAB VIII PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERUPA PERATURAN; BAB IX PENYEBARLUASAN; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XI PEMBIAYAAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

28 September 2018

Tanggal Pengundangan

01 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

01 Oktober 2018

Sumber

LD.2018/56

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 687 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Seruyan No 2 Tahun 2018 ttg Pedoman Pembentukan Produk Hukum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

administrasi

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/56

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa produk hukum merupakan landasandalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pembentukan produk hukum di daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PRODUK HUKUM DAERAH; BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERUPA PERATURAN; BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERUPA PENETAPAN; BAB V FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN; BAB VI NOMOR REGISTER; BAB VII PENOMORAN DAN AUTENTIFIKASI; BAB VIII PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERUPA PERATURAN; BAB IX PENYEBARLUASAN; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XI PEMBIAYAAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
54 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521