Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2017

Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP; BAB III BENTUK POLA HUBUNGAN KERJA; BAB IV HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA; BAB V POLA HUBUNGAN KERJA; BAB VI JALUR KOORDINASI DINAS /BADAN/BAGIAN/KECAMATAN /KANTOR /BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SERUYAN; BAB VII STAF AHLI; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

03 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2017

Tanggal Berlaku

04 Januari 2017

Sumber

BD.2017/4

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 811 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Seruyan No 4 Tahun 2017 tgg Pola Hub Kerja.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Seruyan No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
mengubah Pasal 30

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

administrasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pola hubungan Kerja dan jalur koordinasidalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 tahun 2013 tentang Penetapan Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi terhadap pelaksanaan tugas instansi vertikal/ Dinas/ Badan/ Kantor/ Bagian/ BUMN/ BUMD/ dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, bahwa tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan kondisi kelembagaan dan nomenklatur organisasi perangkat daerah perlu dilakukan penggantian
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 30 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP; BAB III BENTUK POLA HUBUNGAN KERJA; BAB IV HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA; BAB V POLA HUBUNGAN KERJA; BAB VI JALUR KOORDINASI DINAS /BADAN/BAGIAN/KECAMATAN /KANTOR /BUMN/BUMD DENGAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SERUYAN; BAB VII STAF AHLI; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi terhadap pelaksanaan tugas instansi vertikal/ Dinas/ Badan/ Bagian/ Kantor/BUMN/ BUMD di Lingkungan Kabupaten Seruyan dengan Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521