Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2018

Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas wajib diumumkan dalam Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seluma

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pasar Tais

Tanggal Penetapan

05 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

05 Februari 2018

Tanggal Berlaku

05 Februari 2018

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 18

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seluma

Bidang

Halaman ini telah diakses 1616 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 18 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

standar pelayanan publik (spp)

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , perlu diatur penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. kewajiban Pemerintah Kabupaten Seluma menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; c. perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengandalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; d. sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam pelenggaraan perizinan, maka diperlakukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
1. UU No. 30 Tahun 2002 2. UU No. 3 Tahun 2003 3. UU No. 25 Tahun 2007 4. UU No. 26 Tahun 2007 5. UU No. 11 Tahun 2008 6. UU No. 14 Tahun 2008 7. UU No. 25 Tahun2009 8. UU No. 12 Tahun 2011 9. UU No. 23 Tahun 2014 10. PP No. 38 Tahun 2007 11. PP No. 45 Tahun 2008 12. PP No. 21 Tahun 2011 13. PP No. 96 Tahun 2012 14. PP No. 18 Tahun 2016 15. PERPRES No. 87 Tahun 2014 16. PERPRES No.97 Tahun 2014 17. PP No.18 Tahun 2016 18. PERPRES No. 27 Tahun 2009 19. PP No. 18 Tahun 2016
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas wajib diumumkan dalam Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
73

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 18 Tahun 2018

Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT