Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penambahan Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Evaluasi; Pertanggungjawaban; Divestasi; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Jaya

Nomor

Bentuk

Qanun

Bentuk Singkat

QANUN

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Calang

Tanggal Penetapan

27 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2017

Tanggal Berlaku

27 Desember 2017

Sumber

LD.2017/No.10

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Bidang

Halaman ini telah diakses 670 kali

FILE-FILE PERATURAN

Qanun Nomor 10 Tahun 2017 ttg Penambahan Penyertaan Modal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYERTAAN MODAL

2017

Qanun NO. 10, LD.2017/No.10

Qanun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat agar lebih produktif, perlu melakukan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 333 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penambahan Penyertaan Modal; Bagi Hasil Keuntungan; Evaluasi; Pertanggungjawaban; Divestasi; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT