Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018

Retribusi Izin Usaha Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Objek Retribusi izi Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

02 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

03 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

03 Oktober 2018

Sumber

Lembaran Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 252

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 2025 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 9 2018 petribusi izin usaha perikanan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kab. Kaur Tahun 2018 Nomor 252

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK:

a. Restribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; b. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dengan peraturan Daerah;
1. UU No. 18 ayat (6) Tahun 1945 2. UU No 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 28 Tahun 1999 5. UU No. 3 Tahun 2003 6. UU No. 17 Tahun 2003 7. UU No. 1 Tahun 2004 8. UU No. 31 Tahun 2004 9. UU No. 33 Tahun 2004 10. UU No. 25 Tahun 2009 11. UU No 28 Tahun 2009 12. UU No. 12 Tahun 2011 13. UU No. 23 Tahun 2014 14. PP No. 54 Tahun 2002 15. PP No. 58 Tahun 2005 16. PP No. 79 Tahun 2005 17. PP No. 60 Tahun 2007 18. PP No. 69 Tahun 2010 19. PP No. 1 Tahun 2007 20. Pemendagri No. 15 Tahun 2006 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER,05/MEN/2009 22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN/2014 23. Pemendagri No. 80 Tahun 2015 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No 04 Tahun 2012
Objek Retribusi izi Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. dikecualikan dari objek retribusi adalah kegiatan usaha perikanan yang tidak memerlukan izin usaha perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521