PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  TEBO,

Menimbang		:	a.	bahwa retribusi jasa usaha adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b.	bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan kembali terhadap peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;    	
		2.	Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
	
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4437) sebagimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 	
		4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :	PERATURAN DAERAH TENTANG  RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.	Bupati adalah Bupati Tebo
4.	Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.	Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.	Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7.	Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8.	Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.	Kekayaan daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

10.	Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah
11 Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya   berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
13..Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan,  bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 
14. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih),  penyembelihan, dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihannya).  
15.  Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi  berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM
Umum
Pasal 2
Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
a.	retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b.	retribusi tempat pelelangan ;
c.	retribusi tempat khusus parkir;dan
d.	retribusi rumah potong hewan;

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 3
Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.
Pasal 4
(1)	Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
(2)	Objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	pemakaian atau penggunaan peralatan pekerjaan umum atau instansi lainnya;
b.	pemakaian atau penggunaan alat laboratorium, pengujian laboratorium dan upah;
c.	pemakaian atau penggunaan gedung dan perlengkapannya;dan
d.	pemakaian atau pemanfaatan tanah atau  rumah milik pemerintah daerah.

(3)	Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan  tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut serta :

a.	pemakaian alat berat dan bus pemda yang digunakan untuk  kegiatan Badan, Dinas, Kantor dan Bagian untuk kepentingan kedinasan atau  bersifat tidak komersial;

b.	penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik, telepon atau penanaman, pembentangan kabel listrik, telepon di tepi jalan umum;

c.	pemakaian, penggunaan bangunan, gedung dan perlengkapan didalamnya untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh badan, dinas, lembaga teknis dan  bagian yang bersifat kedinasan. 

(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5
(1)	Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memakai barang milik daerah atau kekayaan daerah.

(2)	Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dapat diukur berdasarkan:
a.	jenis kekayaan;
b.	lama waktu pemakaian;
c.	peruntukan pemakaian;
d.	nilai strategis atau ekonomis pemakaian; dan
e.	jumlah atau luas kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan 
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 8
(1)	Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2)	Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional alat berat  yang disewakan seperti mobilisasi, oli, gemuk, bahan bakar minyak, tempat tinggal dan akomodasi operator dan helper operator, gaji harian operator  menjadi tanggungjawab penerima jasa pemakaian alat berat.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, teknis dan tanggungjawab penerima jasa pemakaian /pemanfaatan kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Pelelangan  
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 9
Dengan nama retribusi tempat pelelangan  dipungut retribusi atas pemakaian tempat  pelelangan yang secara khusus disediakan  oleh Pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi .

Pasal 10
(1)	Objek retribusi tempat pelelangan adalah  penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi termasuk juga jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
(2)	Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat yang dikontrak  oleh pemerintah daerah  dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)	Dikecualikan dari objek retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11
(1)	Subjek   retribusi   tempat pelelangan  adalah orang  pribadi  atau  badan   yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian tempat pelelangan.
(2)	Wajib  retribusi  tempat pelelangan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat pelelangan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan 

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat pelelangan diukur berdasarkan jumlah transaksi jual beli dalam satu kali pelaksanaan pasar lelang.

            Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan 
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 13
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan  adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari penggunaan tempat lelang.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 14
Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan hasil bumi dikenakan tarif per kilogram (kg) dalam setiap  transaksi yang dilakukan pada tempat pelelangan hasil bumi/ pasar lelang adalah  sebagai berikut:
a. komoditi Karet                      :	Rp. 5 (lima rupiah)  
b. komoditi sawit                      :	Rp. 2,25 (dua rupiah dua puluh lima sen)

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 15
Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas penggunaan atau  pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16
(1)	Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

(1)	Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan.
(2)	Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan .

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 18
Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada :
a.	klasifikasi;
b.	lokasi;
c.	jenis kendaraan; dan
d.	jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan 
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 19
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas penggunaan atau pemanfaatan tempat khusus parkir. 

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 20
Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI	OBJEK	TARIF	
1.
	Pelataran/lingkungan pasar 
	a.	sedan, jeep dan mini bus .
b.	pick up.
c.	bus , truk dan alat besar lainnya.
d.	sepeda motor.
e.	kendaraan tidak bermotor.

	Rp. 2000/ sekali parkir.
Rp. 2000/ sekali parkir
Rp. 3000/ sekali parkir

Rp. 1.000/sekali parkir
Rp. 1.000/ sekali parkir
	
2.	Gedung Wilayah Pasar 	a.	sedan, jeep dan  mini bus 
b.	pick up. 
c.	bus , truk dan alat besar lainnya.
d.	sepeda motor.
e.	kendaraan tidak bermotor.
 	Rp. 2000/sekali parkir
Rp. 2000/ sekali parkir.
Rp. 3000/ sekali parkir.

Rp. 1000/ sekali parkir.
Rp. 1000/ sekali parkir.
	
3	Jangka waktu/jam 
Lebih dari 3 jam ke  atas 
Dipelataran/lingkungan pasar dan gedung wilayah pasar.	a.	sedan, jeep dan mini bus
b. pick up.
c. bus, truk  dan alat besar lainnya
	Rp.5000/ sekali parkir
Rp.5000/sekali parkir
Rp. 7.500/sekali parkir.	

Bagian Empat 
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 21
Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 22
(1)	Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak meliputi:
a.	penyewaan kandang (karantina);
b.	pemeriksaan kesehatan hewan;
c.	pemakaian tempat pemotongan;
d.	pemakaian tempat pelayuan daging;dan 
e.	pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong;

(2)	Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan  daging dari daerah lain  dan daging import dan pelayanan rumah potong  hewan yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 23
(1)	Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan jasa fasilitas rumah potong hewan ternak .
(2)	Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan rumah potong hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 24
Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan pada :
a.	jenis pelayanan; dan 
b.	jenis hewan (ternak);

Paragraf  3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan 
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 25
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelayanan jasa rumah potong hewan ternak.
.
Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26
(1)	Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis hewan yang akan dipotong/disembelih:
(2)	Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dipungut dengan rincian  sebagaiberikut:
a.	pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong):
1. Sapi/kerbau		:	Rp.10.000,-/ekor/hari
2. babi			:	Rp.10.000,-/ekor/hari
3. kambing			:	Rp.2.750,-/ekor/hari
b. pemeriksaan post mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sesudah dipotong):
1. Sapi/kerbau		:	Rp.10.000,-/ekor
2. babi			:	Rp.10.000,-/ekor
3. kambing			:	Rp.2.750,-/ekor
c.  pemakaian kandang :
1. Sapi/kerbau		:	Rp. 4.000,-/ekor/hari
2. babi			:	Rp. 4.000,-/ekor/hari
3. kambing			:	Rp. 1.000,-/ekor/hari
d.  pemakaian tempat pemotongan :
1. Sapi/kerbau		:	Rp. 20.000,-/ekor/hari
2. babi			:	Rp. 20.000,-/ekor/hari
3. kambing			:	Rp. 5.500,-/ekor/hari
e.  pemakaian tempat pelayuan daging:
1. Sapi/kerbau		:	Rp. 6.000,-/ekor/hari
2. babi			:	Rp. 6.000,-/ekor/hari
3. kambing			:	Rp. 1.000,-/ekor/hari

(3)	Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
(4)	Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

                                BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 27
Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 28
Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 29
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan
Pasal 30

(1)	Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)	Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)	Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Pasal 31
(1)	Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)	Pemanfaatan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a disetor ke Kas daerah sebesar 80 % (delapan puluh) persen  dan 20 %  (dua puluh) persen ke kas Dinas Pekerjaan Umum.
(3)	Pemanfaatan 20 % (dua puluh) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya pemeliharaan alat berat.

                                Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 32
(1)	Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)	Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33
(1)	Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan.
(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3)	Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34
(1)	Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak   bulan   pelunasan   sampai   dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN 
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal 35
(1)	Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)	Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 36
(1)	Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)	Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)	Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)	Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)	Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37
(1)	Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)	Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a.	diterbitkan Surat Teguran; atau
b.	ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)	Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)	Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 
Pasal 38
(1)	Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)	Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMERIKSAAN
Pasal 39
(2)	Untuk  pemeriksaan   penguji   kepatuhan   pemenuhan  kewajiban retribusi dilakukan oleh Bupati.
(3)	Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
a.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c.	memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)	Ketentuan  lebih   lanjut  mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 40
(1)	Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)	Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41
(1)	Selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap  pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.  menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d.	memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	   meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i.	  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	  menghentikan penyidikan; dan/atau
k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(4)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42
(1)	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)	Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.
         Ditetapkan di Muara Tebo
      pada tanggal 28 Februari 2012	          	     
            BUPATI TEBO, 

		  dto

               SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

					  dto
                  NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO 
TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN 
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA 
I. 	UMUM
Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan spirituil baik secara lahiriah maupun bathiniah. Untuk pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan apabila sumber pembiayaannya memadai dan dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Konsekwensi berlakunya Undang-Undang tersebut di atas, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah antara lain, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah  dan hak untuk mengelola kekayaan Daerah. 
Pemerintah Kabupaten Tebo menyadari hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan belanja. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Kabupaten Tebo untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.
Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kabupaten Tebo, khususnya yang berkaitan penggunaan/ pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Kabupaten Tebo menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tebo. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
a.	retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b.	retribusi tempat pelelangan;
c.	retribusi tempat khusus parkir; dan
d.	retribusi rumah potong hewan;

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6
Cukup jelas. Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas. 
Pasal 9
Cukup jelas. 
Pasal 10
Cukup jelas. 
Pasal 11
Cukup jelas. Pasal 12
Cukup jelas. Pasal 13
Cukup jelas. Pasal 14
Cukup jelas. 
    Pasal 15
Cukup jelas. Pasal 16
Cukup jelas. Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas. 
Pasal 19
Cukup Jelas. 
Pasal 20
Cukup jelas. 

 Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
 Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas. 
Pasal 25
Cukup jelas. 
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas. 
Pasal 28
    Cukup jelas. 
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas. 
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34 
Cukup jelas. 
Pasal 35
Cukup jelas. 
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38 
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas. 
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44 
Cukup jelas. 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6

                               LAMPIRAN I  :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
                                                        NOMOR           : 6 TAHUN 2012 
                                                        TANGGAL	  : 28 Februari 2012

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN/PEMANFAATAN  ALAT BERAT 

No	
Nama peralatan	
Jenis/ type	
Besarnya retribusi

   Per jam
(Rp)	
Per hari
( 7 jam kerja)
(Rp)	
1	Motor greder	Komatsu MG 331	137.900	964.000
	
2	Baby roler	Sakai	12.300	85.750
	
3	Vibratoy roller 6 T	Sakai BW	107.300	750.475
	
4	Vibratoy roller 4 T	Sakai	70.900	496.000
	
5	Excavator	Sumitomo SH 200	144.000	1.008.000	
6	Backhoe loader	JCB	147.000	1.023.000
	
7	Bulldozer	Komatsu	185.000	1.289.000
	
8	Dump truk	Isuzu 132 PS	23.100	161.650
	
9	Tronton	Nissan 220 PS TRB	183.300	1.283.200

B. PEMAKAIAN RUMAH DINAS/TEMPAT TINGGAL MILIK PEMDA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
(Rp)	KETERANGAN	
	TEMPAT TINGGAL / RUMAH DINAS			
				
1	PERMANEN			
	1. luas 186 M² keatas	125.000	Per bulan	
	2. luas 96 M² s/d 185 M²	50.000	Per bulan	
	3. luas 70 M² s/d 95 M²	25.000	Per bulan	
	4. luas 46 M² s/d 69 M²	20.000	Per bulan	
	5. luas 30 M² s/d 45 M²	15.000	Per bulan	

2	SEMI PERMANEN
			
	1. luas  186 M² keatas 	50.000	Per bulan
	
	2. luas 96 M² s/d 185 M²	25.000	Per bulan
	
	3. luas 70 M² s/d 95 M²	20.000	Per bulan
	
	4. luas 46 M² s/d 69 M²	15.000	Per bulan
	
	5. luas  30 M² s/d 45 M²	10.000	Per bulan
	
3	DARURAT
			
	1. luas 186 M² keatas	15.000	Per bulan
	
	2. luas 96 M² s/d 185 M²	10.000	Per bulan
	
	3. luas 70 M² s/d 95 M²	7.500	Per bulan
	
	4. luas 46 M² s/d 69 M²	5.000	Per bulan
	
	5. luas 30M² s/d 45 M²	2.500	Per bulan

C. PEMAKAIAN  BANGUNAN GEDUNG / LAIN-LAIN	

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
(Rp)	KETERANGAN	
				
1	Aula utama kantor Bupati	200.000	Per hari	
2	Aula melati kantor Bupati	150.000	Per hari	
3	Aula kantor DPPKAD	150.000	Per hari	
4	Aula kantor Bappeda	100.000	Per hari	
5	Aula Dikbudpora	150.000	Per hari	
6	Gedung PKK	150.000	Per hari	
7	Gedung GOR KM 10	250.000 	Per hari	
8	Gedung darmawanita	100.000	Per hari	
9	Gedung Lembaga Adat Kab. Tebo	200.000 	Per hari	
10	Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati	200.000	Per hari	
11	Lapangan ex MTQ KM.12	150.000	Per hari	
12	Lapangan Merdeka	100.000	Per hari	

D. PEMAKAIAN PERLENGKAPAN DAN ASET LAINNYA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
(Rp)	KETERANGAN	
				
1	Tarup/tenda ukuran 4x6 M	100.000	hari	
2	Kursi lipat	1.000	Per buah/satu  x pakai	
3	Kursi Futura	2.000	Per buah/satu x pakai	
4	Kursi plastik	500	Per buah/satu x pakai	
5	Karpet pemda	20.000	Per lembar/satu x pakai	
6	Pengeras suara/sound sistem 	50.000	Per set/satu x pakai	
7	Bus Pemda AC	500.000	Per hari	
8	Bus pemda non AC	300.000	Per hari	

E. PEMAKAIAN /PENGUJIAN LABORATORIUM/ALAT-ALAT LABORATORIUM	
						
NO.	JENIS PEMERIKSAAN	METODE	SATUAN	TARIF
( Rp ) 	

I. Uji Kualitas Air Baku / Sungai / Air Bersih
	
A. 	Parameter Fisika dan Sifat Agregat : 	 	 	 	
					
1	Bau	Organoleptik	Per sampel	7,800	
2	Daya Hantar Listrik	Konduktometrik	Per sampel	7,800	
3	Keasaman	Titrimetrik	Per sampel	23,400	
4	Kebasaan	Titrimetrik	Per sampel	23,400	
5	Kekeruhan	Nephelometrik	Per sampel	15,600	
6	Kesadahan Kalsium
( CaCO3 )	Kompelsometrik	Per sampel	15,600	
7	Kesadahan Magnesium	Kompelsometrik	Per sampel	15,600	
8	Kesadahan Total	Kompelsometrik	Per sampel	23,400	
9	Klorin Bebas ( Cl2 )	D P D	Per sampel	24,000	
10	Oksigen Tarabsorbsi	Winkler	Per sampel	46,800	
11	Oksigen Terlarut ( DO )	Winkler	Per sampel	23,400	
12	Rasa 	Organoleptik	Per sampel	7,800	
13	Salinitas	Konduktometrik	Per sampel	7,800	
14	Temperatur	Termometrik	Per sampel	7,800	
15	Warna	Spektofotometrik	Per sampel	23,400	
16	Zat Padat Terlarut ( TDS )	Gravimetrik	Per sampel	23,400	
17	Zat Padat Tersuspensi 
(TSS)	Gravimetrik	Per sampel	23,400	
18	Zat Padat Total ( TS )	Gravimetrik	Per sampel	23,400	
 	 	 	 	 	
B.	Parameter Logam	 			
1	Almunium ( Al )	AAS	Per sampel	60,000	
2	Antimoni ( Sb )	AAS	Per sampel	60,000	
3	Arsen ( As )	AAS	Per sampel	72,000	
4	Barium ( Ba )	AAS	Per sampel	60,000	
5	Besi ( Fe )	AAS	Per sampel	60,000	
6	Bishmut ( Bi )	AAS	Per sampel	60,000	
7	Silikat ( SiO2 )	Spektofotometrik	Per sampel	60,000	
8	Kadmium ( Cd )	AAS	Per sampel	60,000	
9	Kalium ( K )	AAS	Per sampel	60,000	
10	Kalsium ( Ca )	AAS	Per sampel	60,000	
11	Kobalt ( Co )	AAS	Per sampel	60,000	
12	Kromium ( Cr )	AAS	Per sampel	60,000	
13	Magnesium ( Mg )	AAS	Per sampel	60,000	
14	Mangan ( Mn )	AAS	Per sampel	60,000	
15	Merkuri ( Hg )	AAS
( cold vafour )	Per sampel	90,000	
16	Natrium ( Na )	AAS	Per sampel	60,000	
17	Nikel ( Ni )	AAS	Per sampel	60,000	
18	Selenium ( Se )	AAS	Per sampel	72,000	
19	Seng ( Zn )	AAS	Per sampel	60,000	
20	Tembaga ( Cu )	AAS	Per sampel	60,000	
21	Timbal ( Pb )	AAS	Per sampel	60,000	
22	Molibdenum ( Mo )	AAS	Per sampel	60,000	
23	Perak ( Ag )	AAS	Per sampel	60,000	
					
C.	 An Organik Non Metalik	 	 		
1	Amonia ( NH3 - N )	Indofenol Blue	Per sampel	62,400	
2	Boron ( B )	AAS	Per sampel	62,400	
3	Flourida ( F )	Spektrofotmetrik	Per sampel	31,200	
4	Khlorida ( Cl )	Titrimetrik	Per sampel	31,200	
5	Krom Hexavalen ( Cr+6 )	Spektrofotmetrik	Per sampel	54,000	
6	NO3 ( Sebagai N )	Brusin Sulfat	Per sampel	24,000	
7	Nitrit Sebagai N ( NO2 )	Spektrofotmetrik	Per sampel	24,000	
8	pH	Elektrometrik	Per sampel	7,800	
9	Total Fosfat ( P )	Spektrofotmetrik	Per sampel	42,000	
10	Sianida ( CN )	Spektrofotmetrik	Per sampel	48,000	
11	Silikat ( Si03 )	Spektrofotmetrik	Per sampel	24,000	
12	Sulfat ( SO4 )	Turbidimetrik	Per sampel	24,000	
13	Belerang Sebagai (H2S )	Spektrofotmetrik	Per sampel	36,000	
14	Sulfit ( SO3 )	Titrimetrik	Per sampel	24,000	
					
D.	 Organik Agregat :	 	 		
1	BOD	Inkubasi- Winkler	Per sampel	36,000	
2	COD	Spektrofotometri	Per sampel	54,000	
3	Detergen sebagai MBAS	Spektrofotometri	Per sampel	60,000	
4	Senyawa Fenol sebagai Fenol	Spektrofotometri	Per sampel	54,000	
5	Minyak dan Lemak  ( M / L )	Gravimetrik	Per sampel	54,000	
6	Zat Organik sebagai (KMnO4)	Titrimetrik	Per sampel	30,000	
 	 	 	 	 	
E.	 BIOTA	 	 		
1	Benda Apung	Identifikasi	Per sampel	102,000	
2	Bentos	Identifikasi	Per sampel	150,000	
3	Plankton	Identifikasi	Per sampel	150,000	
 	 	 	 	 	
F.	 Mikro Biologi	 	 		
1	Coliform Total	M P N	Per sampel	96,000	
2	E. Coli	M P N	Per sampel	96,000	
					
II. Uji Kualitas Air Limbah	
1	Air Limbah Industri, Hotel, dll	-	Perpaket	270,000	
					
III. Uji Limbah Padat Tanpa TCLP	
1	Almunium ( Al )	SSA 	Per sampel	136,800	
2	Besi ( Fe )	SSA 	Per sampel	111,600	
3	Kadmium ( Cd )	SSA 	Per sampel	136,800	
4	Krom Hexavalen ( Cr+6 )	SSA 	Per sampel	132,000	
5	Krom total ( Cr )	SSA 	Per sampel	144,000	
6	Merkuri ( Hg )	SSA 	Per sampel	132,000	
7	Perak ( Ag )	SSA 	Per sampel	144,000	
8	Seng ( Zn )	SSA 	Per sampel	111,600	
9	Mangan ( Mn )	SSA 	Per sampel	111,600	
10	Tembaga ( Cu )	SSA 	Per sampel	132,000	
11	Timbal ( Pb )	SSA 	Per sampel	136,800	

  
	
IV. Uji Udara Ambien 	
1	Amonia ( NH3 - N )	Indofenol	Per sampel	180,000	
2	Hidrogen Sulfida ( H2S ) 	Biru methilen 	Per sampel	180,000	
3	Hidrocarbon ( HC, CH4 ) 	 	Per sampel	180,000	
4	PM 10  	Gravimetri	Per sampel	180,000	
	PM 2,5 		Per sampel	180,000	
5	Karbon Monoksida ( CO ) 	NDIR	Per sampel	180,000	
6	Nitrogen Dioksida ( NO2 ) 	Saltzman	Per sampel	180,000	
7	Oksidan ( O3 ) 	Netral Buffer KI	Per sampel	180,000	
8	Sulphat Dioksida ( SO2 ) 	Pararosanilin 	Per sampel	180,000	
9	Timah Hitam ( Pb ) 	SSA	Per sampel	180,000	
10	Total Partikulat ( TSP )-debu 	Gravimentrik	Per sampel	180,000	
11	Total Fluorides ( sebagai F ) 	Spesifik Ion Elec	Per sampel	180,000	
12	Fluor Indeks 	Colourimetric	Per sampel	180,000	
13	Khlorin & Klorine Dioksida  	Spesifik Ion Elec	Per sampel	180,000	
14	Sulphat Indeks 	Colourimetric	Per sampel	180,000	
					
V.  Pengukuran Kebisingan 	
1	Kebisingan Lingkungan	L(A) eq 24 Jam	Per sampel	120,000	
2	Kontur Kebisingan untuk Tenaga Kerja 	Sound Level
 	Per sampel
 	60,000

VI. Uji Udara Emisi 	
1	Total Partikulat (TSP) - Debu 	Iso kinetik	Per sampel	240,000	
2	Total Reduced Sulphur (TRS) sebagai H2S 	Biru Metilen 
 	Per sampel
 	180,000
 	
3	Klorin ( Cl2 ) 	Orto Kinetik 	Per sampel	180,000	
4	Klorin Dioksida 	Iodometrik 	Per sampel	180,000	
5	Komposisi Gas                             (CO, NO, NO2, SO2,NOX) 	Gas Analyzer	Per sampel	300,000	
6	Amonia ( NH3 - N )	Biru Indofenol	Per sampel	180,000	
7	Hidrogen Klorida ( HCl )	Mercuri Thiosianate	Per sampel	180,000	
8	Hidrogen Flourida ( HF )	Tanthanom Alizarin	Per sampel	180,000	
9	Opasitas 	Randjelmen 	Per sampel	480,000	

                  BUPATI TEBO,

                   SUKANDAR