PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS
     NOMOR  2  TAHUN  20182018

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang	:	a.	bahwa Usaha Mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran;

b.	bahwa berdasarkan ketentuan huruf Q angka 7 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;

c.	bahwa guna pengaturan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus;

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
	
		2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
	
		3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);

4.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

11.	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

12.	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

13.	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

14.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 204);	

MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Bupati adalah Bupati Kudus.
4.	Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6.	Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

8.	Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9.	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10.	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11.	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Besar.
12.	Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
13.	Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Daerah.
14.	Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.
15.	Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
16.	Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
17.	Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan  untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18.	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro  dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar.
19.	Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
20.	Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi.
21.	Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
22.	Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro.
23.	Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu 
Asas

Pasal 2
Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro berasaskan:
a.	kekeluargaan;
b.	demokrasi ekonomi;
c.	kebersamaan;
d.	efisiensi berkeadilan;
e.	berkelanjutan;
f.	berwawasan lingkungan;
g.	kemandirian;
h.	keseimbangan kemajuan; dan
i.	kesatuan ekonomi Daerah.

Bagian Kedua 
Prinsip Pemberdayaan dan Pengembangan

Pasal 3
Prinsip pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro:
a.	penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewira-usahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.	perwujudan	kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.	pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
d.	peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
e.	penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Ketiga 
Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan

Pasal 4
Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro bertujuan:
a.	mewujudkan	struktur perekonomian	di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.	mengembangkan Usaha Mikro dengan peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil;
c.	menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan Usaha Mikro menjadi tangguh dan mandiri;
d.	meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
e.	meningkatkan partisipasi	masyarakat	dan	dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
f.	meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
g.	menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
h.	meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
i.	meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
j.	mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB III   

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu 
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 5

(1)	
Kriteria Usaha Mikro adalah :
a.	memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak               Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.	memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak       Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)	
Kriteria nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan 
Usaha Mikro

Pasal 6

(1)	
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro yang berorientasi pada peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil.

(2)	
Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3)	
Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a.	pendataan Usaha Mikro;
b.	pengembangan sumber daya manusia;
c.	pembiayaan;
d.	produksi dan produktivitas;
e.	kemitraan dan jejaring usaha;
f.	fasilitasi perizinan dan standarisasi; 
g.	pemasaran; dan
h.	dukungan kelembagaan.	

BAB IV
PENDATAAN USAHA MIKRO 

Bagian Kesatu
Umum

Pasal   7	

(1)		
Pendataan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

(2)		
Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengisian Formulir Pendataan Usaha Mikro dan dilakukan secara periodik tiap 1 (satu) tahun sekali.

(3)	
Formulir Pendataan Usaha Mikro sebagaiama dimaksud pada ayat (2) berisi data Usaha Mikro sebagai berikut :	

a.	nama dan alamat lengkap; 	

b.	lokasi usaha, meliputi :	

1.	nama Desa/Kelurahan;
2.	nama Kecamatan;
3.	nama jalan;	

c.	luas area/tempat usaha;	

d.	jumlah modal (selain tanah dan bangunan);	

e.	jumlah hasil penjualan tahunan;	

f.	jenis usaha; dan	

g.	jumlah sarana/peralatan usaha yang digunakan.	

	

(4)	
Formulir Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri :
a.	fotocopy KTP; 
b.	denah lokasi usaha; dan
c.	daftar sarana/peralatan. 

(5)	
Daftar jumlah Usaha Mikro berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan disampaikan kepada Bupati untuk bahan penetapan kebijakan selanjutnya.	

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data

Pasal   8

(1)	
	
Semua Usaha Mikro yang berada di Desa/Kelurahan harus terdata di Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, Kecamatan, dan Dinas sesuai kriteria Usaha Mikro.

(2)		
Dinas harus melaksanakan pemutakhiran data Usaha Mikro setelah melaksanakan pendataan di lokasi Usaha Mikro.

(3)		
Dinas menyampaikan pemutakhiran data Usaha Mikro kepada Bupati untuk bahan penetapan kebijakan selanjutnya.

	

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal  9

Pengembangan Sumber Daya Manusia, meliputi :
a.	pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
b.	pendidikan dan pelatihan kerja; dan
c.	pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua
Pemasyarakatan dan Pembudayaan Kewirausahaan

Pasal  10

Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
a.	membangun budaya kewirausahaan;
b.	menumbuhkan motivasi dan kreativitas usaha; dan
c.	pengembangan kompetensi.	

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Kerja 

Pasal  11

 (1)	
Upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 

(2)	
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
a.	perorangan, sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/ tenaga  pendamping Usaha Mikro; atau
b.	lembaga pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 

(3)	
Lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Balai Latihan Kerja.

(4)	
Lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.	

(5)	
Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro dan harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kompetensi

Pasal 12

(1)	
Pengembangan sumber daya manusia melalui kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.

(2)	
Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

BAB  VI

PEMBIAYAAN 

Pasal  13

(1)	
Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dalam bentuk hibah dan pinjaman.

(2)	
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)	
Usaha Besar dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)	
Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

Pasal  14	

(1)	
Pembiayaan dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)	
Pembiayaan dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  15

Dalam rangka  meningkatkan sumber  pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:
a.	pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b.	pengembangan lembaga modal ventura;
c.	pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
d.	peningkatan kerja sama antara Usaha Mikro melalui koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
e.	penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan/atau
f.	pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  16	

(1)	
Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.

(2)	
Pemerintah Daerah meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:
a.	menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
b.	menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
c.	memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
d.	meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.

(3)	
Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.	meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
b.	meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
c.	meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

BAB VII

PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

Bagian Kesatu 
Pengembangan Produksi

Paragraf 1
Fasilitasi Desain dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 17

(1)	
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dapat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro untuk mendapatkan desain dan penguasaan teknologi tepat guna.

(2)	
Fasilitasi desain dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.

(3)	
Fasilitasi desain dan teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberian peralatan produksi.

Paragraf 2
Pemanfaatan Bahan Baku

Pasal 18

(1)	
Dalam mengembangkan produksi Usaha Mikro dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

(2)	
Untuk meningkatkan produksi Usaha Mikro, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
a.	memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
b.	mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
c.	mengembangkan kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan
d.	mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

(3)	
Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha Mikro yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

Paragraf 3
Pendampingan

Pasal 19

Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi.

Bagian Kedua
Pengembangan Produktivitas

Paragraf 1 
Alih Teknologi Desain dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 20

(1)	
Untuk meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro melakukan upaya alih teknologi desain dan teknologi tepat guna.

(2)	
Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan magang bagi Usaha Mikro kepada usaha besar.

Paragraf 2 
Pembinaan Usaha

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa fasilitasi desain dan penguasaan teknologi tepat guna serta pemilihan bahan baku.

BAB VIII

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu 
Kemitraan

Paragraf 1 
Bentuk Kemitraan

Pasal 22

(1)	
Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha antar Usaha Mikro serta antara Usaha Mikro dengan, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.	

(2)	
Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  prinsip:
a.	saling membutuhkan:
b.	saling mempercayai;
c.	saling memperkuat: dan
d.	saling menguntungkan.

(3)	
Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk:
a.	mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro serta antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar;
b.	mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  merugikan  Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan/atau usaha besar;
c.	mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
d.	mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan;
e.	mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal  23

(1)	
Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

(2)	
Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

(3)	
Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

(4)	
Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Paragraf 2  
Pola kemitraan

Pasal 24

(1)	
Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar dapat dilaksanakan dengan pola:
a.	inti-plasma;
b.	subkontrak;
c.	waralaba;
d.	perdagangan umum;
e.	distribusi dan keagenan;
f.	bagi hasil;
g.	kerja sama operasional;
h.	usaha patungan (joint venture);
i.	penyumberluaran (outsourcing); dan
j.	bentuk kemitraan lainnya.

(2)	
Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.

(3)	
Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan/atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro mitra usahanya.

(4)	
Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua 
Jejaring Usaha

Pasal 25

(1)	
Usaha Mikro dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro terhadap pihak lain.

(2)	
Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

(3)	
Usaha Mikro yang membentuk jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.	

BAB IX

FASILITASI PERIZINAN DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu 
Fasilitasi Perizinan

Paragraf 1 
Perizinan

Pasal 26

(1)	Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

(2)	Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Paragraf 2 
Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 27

(1)	Tata cara perizinan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 28

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi:
a.	percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b.	kepastian biaya pelayanan;
c.	kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan
d.	kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 3 
Keringanan Biaya Perizinan

Pasal 29

(1)	Pemerintah Daerah dapat membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro.

(2)	Besaran biaya perizinan untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)	Dalam hal biaya perizinan yang tidak menjadi wewenang Daerah sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya perizinan bagi Usaha Mikro.

(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 
Informasi Izin Usaha

Pasal 30

Pejabat yang berwenang wajib menyampaikan informasi Izin Usaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon izin mengenai:
a.	persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
b.	tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
c.	batas waktu pelayanan perizinan; dan
d.	tahapan dan perkembangan proses perizinan.

Pasal 31

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib menyelenggarakan layanan pengaduan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha 

Pasal 32

Pemegang izin usaha berhak:
a.	memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
b.	mendapatkan pelayanan, pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Pemegang izin usaha wajib:
a.	menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
b.	menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
c.	menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua 
Standarisasi

Pasal 34

(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk menghasilkan barang/jasa yang memenuhi standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)	Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X 

PEMASARAN

Bagian Kesatu 
Jenis-Jenis Pemasaran

Pasal 35

(1)	Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Usaha Mikro dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.

(2)	Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	kontak dagang;
b.	pameran produk; dan
c.	promosi.

Bagian Kedua 
Perlindungan Pasar

Pasal 36

(1)	Pemerintah Daerah dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan pasar kepada Usaha Mikro.

(2)	Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan  usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
b.	perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
c.	perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
d.	pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro; dan
e.	perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga 
Infrastruktur Pemasaran

Pasal 37

Pemeritah Daerah	dapat	menyediakan sarana dan prasarana	yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.

BAB XI

DUKUNGAN KELEMBAGAAN USAHA MIKRO

Pasal  38

(1)	Dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi lembaga bagi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah serta memfasilitasi fungsi lembaga bagi yang dibentuk oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

(2)	Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 
USAHA MIKRO

Pasal 39
  
(1)	Koordinasi pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro dilaksanakan Perangkat Daerah yang terkait serta dapat melibatkan dunia usaha dan  masyarakat. 

(2)	Koordinasi pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui keterpaduan:
a.	penyusunan kebijakan dan program kegiatan; dan
b.	pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan.

Pasal  40

(1)	Pembinaan dan pengendalian Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait.

(2)	Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;
b.	memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan dan pengembangan yang dijabarkan dalam program daerah;
c.	menyelesaikan	  masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan di daerah;
d.	menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah;
e.	mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah;
f.	menjamin persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro;
g.	melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

BAB XIII 

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

(1)	Setiap pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi.

(2)	Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

			Ditetapkan di Kudus	
			pada tanggal 5 Pebruari 2018	
				
			BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A	
Diundangkan di Kudus		
pada tanggal 6 Pebruari 2018		
		
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

SUDJATMIKO		
	
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018  NOMOR 2.