PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  BULELENG,

Menimbang 	: 	bahwa  untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Peratuan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; 

Mengingat       :	1. 	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

	2.  	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251) ;

3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;

4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 );

7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan epada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  	:	PERATURAN DAERAH  TENTANG  BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.	Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2.	Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3.	Bupati adalah Bupati Buleleng.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

5.	Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC/DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB  II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal  2
(1)	Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2)	Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

(3)	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal  3
(1)	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum tahun 2004.

(2)	Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan  kemampuan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB  III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal  4
(1)	Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC di Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:

a.	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya dan atau legalisir sesuai dengan AD/ART masing-masing Partai politik;

b.	foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;

c.	Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

d.	Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan  yang tidak benar, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik ;

e.	lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(2)	Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng atau sebutan lainnya.

BAB  IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN 
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal  5
(1)	Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dlakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2)	Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Daerah.

BAB  V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal  6
Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD/ DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

Pasal  7
Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi :

a.	Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPC Partai Politik ;

b.	surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik ;

c.	Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 8 (delapan) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendaharan DPD/DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

BAB  VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

Pasal 8 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal  9
(1)	Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

(2)	Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB  VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal  10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

						Ditetapkan di Singaraja
						pada tanggal 24 September 2007
						BUPATI BULELENG,

						PUTU BAGIADA
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 26 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG BULELENG,

I KETUT ARDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR            TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM
	Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.
Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Buleleng pada khususnya, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai politik.
	Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara guna memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1	
	Cukup Jelas
Pasal  2
	Cukup Jelas
Pasal 3	
	Cukup Jelas
Pasal  4
	Cukup Jelas
Pasal 5	
	Cukup Jelas

Pasal  6
	Cukup Jelas
Pasal 7	
	Cukup Jelas
Pasal  8
	Cukup Jelas
Pasal 9	
	Cukup Jelas
Pasal 10	
	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR ...............

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR        TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA 
PARTAI POLITIK

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2007